Mari Menjadi “Polisinya” Polisi Virtual

820 820 Syarif Maulana

Keberadaan polisi virtual saat ini memunculkan sebuah pertanyaan, apakah kebebasan berpendapat di media sosial menjadi terancam? Terlebih lagi, polisi virtual ini tidak hanya berfungsi memberi peringatan bagi konten-konten yang dianggap berbahaya, melainkan juga mempunyai wewenang untuk meneruskan laporannya pada polisi siber. Polisi siber kemudian bisa melihat apakah warganet tersebut melanggar UU ITE atau tidak. Jika melanggar, tentu saja bisa dijerat hukum pidana.

Kehadiran hukum semacam ini tentu ditujukan untuk mengatur masyarakat dan demi tegaknya keadilan. Ada benarnya, bahwa internet tidak selalu menjadi ruang aman untuk berinteraksi. Sebagaimana suatu tatanan masyarakat di ruang nyata, di dalam ruang maya juga ada pihak-pihak yang bisa dianggap mengganggu serta mencederai hak-hak orang lain. Jika masyarakat tidak mampu mengatasi gangguan, maka diperlukan tangan negara untuk melakukan tindakan tegas sehingga terjamin suatu keamanan dan ketertiban.

Namun urusannya tidak sesederhana itu. Meski tampak sebagai sebuah cita-cita yang mulia demi menegakkan keadilan, kehadiran polisi virtual justru tetap bisa kita kritisi. Di sisi lain, bisa mencederai keamanan dan ketertiban itu sendiri.

Hal yang dikhawatirkan oleh warganet bisa ditebak, bagaimana jika wewenang menertibkan tersebut digunakan untuk sikap semena-mena? Bagaimana jika cuitan yang berisi curahan hati atau sekadar menyampaikan gagasan, kemudian ditanggapi terlampau serius hingga menyebabkan pidana? Bagaimana jika adanya polisi virtual ini adalah akal-akalan pemerintah untuk memperkuat sikap otoritarianisme dan menolak kritik?

Di saat polemik UU ITE sampai sekarang masih jauh dari ideal, pemerintah malah menebarkan agen-agen tambahan untuk mengamankan ruang virtual.

Ranah Publik Virtual
Pada 1962, Jϋrgen Habermas menuliskan gagasannya tentang ranah publik dalam The Structural Transformation of Public Sphere. Menurut pemikir Jerman tersebut, pada akhir abad ke-17, ranah publik dibangun oleh kaum borjuis untuk menghindari kontrol pemerintah yang terlalu ketat. Ranah publik tersebut adalah tempat kaum borjuis untuk berkumpul, berdiskusi, dan membicarakan isu-isu terbaru. Pada momen tertentu, ranah publik seperti salon di Prancis, coffeehouses di Inggris, atau tichgesselschaften di Jerman mampu menjadi tempat untuk menajamkan wacana yang berujung pada perubahan sosial.

Habermas hendak mengatakan, bahwa ranah publik adalah tempat orang untuk berdiskusi secara setara dalam membicarakan suatu kegelisahan bersama. Dalam kondisi seperti itu, kemungkinan terjadinya demokrasi deliberatif atau demokrasi berdasarkan suatu dialog yang sehat, adalah lebih besar dalam rangka mewujudkan semacam konsensus.

Kemunculan internet dan berbagai dinamika wacana yang ditimbulkannya kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah internet adalah ranah publik kedua? Dalam banyak hal, ruang virtual mempunyai karakteristik yang sama dengan ranah publik yang dibicarakan Habermas, tempat dimulainya berbagai diskusi secara setara untuk membicarakan kegelisahan bersama.

Meski harus diakui bahwa banyak diskusi di media sosial yang menguap begitu saja tanpa menyebabkan perubahan sosial. Tetapi pada momentum tertentu ada juga yang mewujud menjadi aksi-aksi nyata. Artinya, ruang virtual tidak sebatas “seru-seruan” akibat bertebarannya pendapat dari siapa pun yang tidak kompeten dan menjamurnya akun-akun anonim. Ruang virtual ternyata memungkinkan terjadinya pembentukan kesadaran-kesadaran baru sebagai bagian dari kebebasan berdemokrasi.

Pertanyaannya, jika ruang virtual kita anggap merupakan perpanjangan dari ranah publik, pantaskah ia dikepung oleh berbagai pengawasan dari otoritas? Padahal ranah publik lahir dari keinginan untuk bebas dari cengkeraman otoritas agar segala bangunan wacana disusun secara setara dan merdeka. Di dalam ranah publik, berbagai perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman, seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog yang sehat tanpa perlu campur tangan negara.

Hal yang mungkin dilupakan oleh negara dalam ciri ranah publik adalah orang bisa berpendapat dengan caranya sendiri (selama masih konstruktif) tanpa perlu terjebak pada suasana formal dan hierarkis. Ketika warganet mengatakan, “Pemerintah bodoh, epidemiolog kok baru dipanggil setelah setahun pandemi.” Pernyataan demikian mestinya disikapi sebagai selebrasi kebebasan berbicara di ranah publik tanpa perlu dianggap sebagai ejekan serius. Otoritas seyogianya mengambil substansi kritiknya ketimbang mengejarnya dengan pasal penghinaan. Intinya, otoritas jangan baper.

Big Brother is Watching You
Pada 1949, George Orwell menulis novel Nineteen Eighty-Four yang isinya semacam kritik terhadap totalitarianisme yang memberangus kebebasan sipil melalui pengawasan di mana-mana. Dalam novel tersebut, muncul istilah “Big Brother is Watching You” untuk menunjukkan bahwa setiap individu tidak bisa lepas dari kontrol otoritas melalui telescreens (semacam teknologi yang sekarang mungkin disebut dengan CCTV).

Orwell menuliskan kondisi tersebut sebagai gambaran masa depan yang bersifat distopia. Kemajuan teknologi tidak sama dengan kebebasan manusia dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Kemajuan teknologi justru menjadi alat kontrol baru bagi siapa pun yang menguasai akses terhadap teknologi tersebut.

Kita telah melewati masa-masa diawasi oleh “big brother” pada masa Orde Baru. Tumbangnya pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun menandai era Reformasi. Sebuah era bagi kebebasan berpendapat dan penjaminan hak-hak berdemokrasi.

Namun, menjelang 25 tahun era Reformasi keadaan justru menunjukkan kebalikkannya. “Big brother” semakin dihidupkan dan “telescreens” semakin ditebar. Meski ramalan ini agak mengerikan, tapi bisa saja ini terjadi: kita mengarah pada totalitarianisme berwajah demokrasi. Negara ini kelihatannya saja dibangun oleh kehendak umum sebagaimana demokrasi yang ideal menurut J.J. Rousseau, tetapi kehendak umum tersebut ternyata merupakan hasil kontrol ketat dengan cara-cara yang malah tidak demokratis.

Kehadiran polisi virtual bisa jadi harus kita terima sebagai bagian dari demokrasi. Namun harus diingat, atas nama demokrasi juga, kita tetap memiliki hak untuk menjadi “polisinya” polisi virtual.

Syarif Maulana

Syarif Maulana

Akademisi FSRD ITB dan FF Unpar, tulisannya dapat dibaca di www.syarifmaulana.com. Buku terbarunya berjudul Kumpulan Kalimat DEMOTIVASI, Panduan Menjalani Hidup Dengan Biasa-Biasa Saja (2020).

All stories by:Syarif Maulana
Syarif Maulana

Syarif Maulana

Akademisi FSRD ITB dan FF Unpar, tulisannya dapat dibaca di www.syarifmaulana.com. Buku terbarunya berjudul Kumpulan Kalimat DEMOTIVASI, Panduan Menjalani Hidup Dengan Biasa-Biasa Saja (2020).

All stories by:Syarif Maulana