Wijaya Herlambang: Menggugat Ingatan Kolektif terhadap Tragedi 1965

820 510 Ilham Miftahuddin

Sebagaimana Wiji Thukul, Marsinah, Munir dan siapapun pejuang rakyat, Wijaya Herlambang adalah sebuah nama dari perlawanan.
-Roy Murthado

 

4 Desember 2015, saya dikejutkan dengan berita kematian Wijaya Herlambang, seorang peneliti sekaligus penulis buku Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (Marjin Kiri, 2013). Setelah hampir satu tahun melawan keganasan kanker limpa yang menggerogotinya, Wijaya mangkat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Semarang.

Satu bulan sebelumnya, pada tanggal 12 November 2015 Wijaya menjadi saksi ahli dalam International People’s Tribunal di Den Haag, Belanda. Pengadilan itu bertujuan untuk membuka kembali tragedi kemanusiaan 1965 di Indonesia. Wijaya yang terlihat letih, barangkali efek dari kemoterapi yang sedang dijalaninya, memaparkan kepada Majelis Hakim dan presecutor tentang bagaimana kekerasan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi yang berafiliasi dapat dijadikan suatu hal yang lumrah.

Di kampus, kami pernah membuat Reading Group Kekerasan Budaya Pasca 1965. Kegiatan ini berjalan selama 10 pertemuan dan dipandu oleh Ubaidilah Muchtar (redaktur Jejak Langkah buruan.co). Kegiatan bermula pada 3 Oktober 2014 dan berakhir pada 15 April 2015. Biasanya, kegiatan berlangsung pada malam hari selepas kuliah. Kegiatan ini menambah wawasan sekaligus pencerahan atas tragedi kemanusiaan 1965 yang selama ini masih belum jelas. Ingatan kolektif kita pada peristiwa 30 September adalah tentang percobaan kup terhadap pemerintah sah yang dituduh didalangi oleh PKI. Sementara, Wijaya menolak untuk mengafirmasi sejarah tunggal versi rezim Orde Baru dengan menghadirkan fakta-fakta yang belum pernah terungkap.

***

1 Oktober selalu diperingati sebagai perayaan Kesaktian Pancasila sambil mengenang kematian pahlawan revolusi, 7 perwira militer Indonesia yang dibunuh dan jasadnya dibuang ke sebuah sumur yang kemudian kita kenal sebagai lubang buaya. Pembunuhnya adalah sekelompok tentara bernama Cakrabirawa, pengawal presiden Soekarno dan dipimpin oleh Kolonel Untung.

Peristiwa yang dimulai pada malam 30 September 1965. Target penculikan Cakrabirawa ini antara lain adalah tujuh pemimpin senior Angkatan Darat: Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Soetoyo, Haryono, Panjaitan, dan S. Parman. Nasution berhasil lolos. Jenderal Suharto yang menjabat sebagai komandan Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) tak menjadi salah satu target penculikan. Keesokan pagi hari di 1 Oktober 1965, Suharto mengeluarkan pernyataan bahwa PKI dibawah pimpinan DN. Aidit berada di belakang aksi percobaan kup terhadap pemerintahan yang sah. Tak hanya mencurigai PKI, Suharto juga menuduh Angkatan Udara mendukung penuh gerakan yang dipimpin oleh Kolonel Untung tersebut. Mulai tanggal 2 Oktober, Soeharto melancarkan kampanye kekerasan untuk menumpas anggota dan simpatisan PKI yang berdampak pada penangkapan, pembunuhan, penghilangan ratusan sampai jutaan yang dituduh terlibat dengan aktivitas PKI.

Melalui penumpasan PKI itu, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan lambat laut merebut kekuasaan pemerintah dengan mengambil alih kekuasaan Soekarno. Kemudian hari, banyak yang menyebut itu sebagai aksi kudeta merangkak yang dilakukan Suharto terhadap kekuasaan Soekarno. Suharto berhasil naik ke tampuk kekuasaan dan mendirikan sebuah diktator militer, Orde Baru. Dengan begitu, pada masa Orde Baru dan bahkan sesudahnya, anti komunisme menjadi wacana yang mendominasi di masyarakat Indonesia.

Ingatan kolektif masyarakat Indonesia terhadap peristiwa G30S sudah bulat, bahwa PKI merupakan otak sekaligus dalang percobaan kup yang gagal. Namun banyak peneliti dari dalam maupun luar negeri yang meragukan tentang tuduhan tersebut. Tak ada yang mampu benar-benar secara pasti menyimpulkan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut.

Wijaya Herlambang dalam bukunya Kekerasan Budaya Pasca 1965 (Marjin Kiri, 2013) memandang penting untuk kembali meninjau dua perspektif yang bertentang tersebut. Karena kedua pandangan ini berdampak langsung pada penilaian masyarakat Indonesia dalam melihat peristiwa G30S. Tak hanya bagaimana masyarakat menilai siapa yang salah dan benar, lebih jauh Wijaya ingin membawa kita pada implikasi terhadap pandangan masyarakat terhadap malapetaka setelah G30S. Yakni tragedi yang merenggut ratusan hingga jutaan nyawa menjadi hal yang lumrah bahkan seolah merupakan satu keharusan.

Wijaya memfokuskan penelitiannya terhadap studi kekerasan budaya yang bersandar pada teori kekerasan Johan Galtung. Sedikitnya Wijaya menemukan dua faktor mengapa masyarakat Indonesia pada gilirannya melegitimasi dan menormalisasi tindak kekerasan terhadap simpatisan PKI dan pengiblisan terhadap komunisme begitu kuat dan mengakar. Dalam tulisan ini saya akan menerangkan secara sederhana kedua faktor yang ditemukan Wijaya dalam penelitiannya. Kedua faktor tersebut antara lain narasi utama versi pemerintah Orde Baru dan agresi kebudayaan liberalisme di Indonesia.

Narasi Resmi Versi Orde Baru
Adalah Nugroho Notosusanto tokoh penting di balik pembentukan narasi utama Orde Baru dalam melihat G30S. Ia merupakan kepala Pusat Sejarah ABRI sekaligus sejarawan dari Universitas Indonesia. Melalui tangannya pemerintah Orde Baru sejak 1966 melancarkan kampanye selama puluhan tahun untuk menanamkan nilai-nilai ideologis anti komunisme. Selain itu juga dijadikan sebagai bahan untuk menormalisasi aksi kekerasan terhadap PKI dan melegitimasi naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan.

Dalam menulis versi resmi, Nugroho Notosusanto mengemukakan pendapat utamanya yang bertumpu pada pernyataan Suharto pada 1 Oktober 1965 bahwa PKI berada di belakang peristiwa tersebut. Suharto memiliki asumsi bahwa kedekatan antara Untung dengan tokoh PKI Alimin di masa lalu merupakan indikasi kuat bahwa Untung diperintah oleh PKI. Versi yang dituliskan oleh Nugroho ini tentu saja lemah karena lebih menekankan pada asumsi Suharto ketimbang fakta sesungguhnya. Sehingga tak sedikit peneliti di dalam maupun luar negeri yang meragukan versi Nugroho tersebut.

Nugroho Notosusanto kemudian menulis ulang demi menjawab keraguan berbagai kalangan. Kali ini Nugroho menambahkan data dari bukti-bukti yang diajukan dalam pengadilan militer. Ia tetap pada argumen awal bahwa PKI terlibat, bahkan sebagai dalang dalam aksi G30S. Narasi ‘revisi’ ini diberi judul The Coup Attempt of the “September 30 Movement” in Indonesia. Nugroho menyusunnya bersama Ismael Saleh. Keduanya dibantu oleh Guy Pauker, seorang pejabat RAND Corporation yang bermarkas di California dan juga konsultan CIA.

Sebagian peneliti di luar negeri tetap meragukan validitas versi kedua ini. Ada yang menganggap bahwa bukti yang diperoleh dari pengadilan militer tak sah karena para saksi dan tertuduh berada di bawah tekanan dan siksaan saat dalam proses interogasi. Sebulan setelah versi kedua diluncurkan, Ben Anderson dan Ruth Mcvey menerbitkan Cornell Paper yang berisi tentang keraguan terhadap argumen Nugroho. Tak hanya Anderson dan Mcvey, setelahnya banyak terbitan-terbitan yang meragukan hal yang sama. Dengan begitu, narasi utama versi Orde Baru rupanya tak mengandung kebenaran yang mutlak, sehingga kita belum bisa menarik kesimpulan atas peristiwa G30S.

Terlepas dari keraguan terhadap versi Orde Baru yang bermunculan itu, masyarakat Indonesia terlanjur meyakini bahwa versi Orde Barulah yang paling benar. Bukan saja sulitnya akses terhadap hasil penelitian para peniliti luar negeri, namun narasi versi Orde Baru ini juga telah ditransformasikan ke dalam produk-produk budaya seperti museum, relief, diorama, penataran, buku-buku pelajaran sejarah, karya sastra dan film. Terutama film pada Pengkhianatan G30S/PKI yang setiap tahunnya diputar di bioskop dan masyarakat wajib untuk menontonnya.

Melalui film Pengkhianatan G30S/PKI nyata PKI ditampilkan sebagi penjahat, iblis dan musuh Tuhan. Bagaimana adegan PKI yang menyerang simbol-simbol agama, tarian setan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di sekitaran lubang buaya sebelum menyayat-nyayat wajah dan memotong alat kelamin para jenderal sebelum membunuh. Hal-hal hiperbola dan sangat didramatisir ini diperlukan untuk menambah simpati masyarakat terhadap korban sekaligus membenci para pelaku yang tak lain adalah PKI.

Dampaknya adalah kekerasan yang dilakukan terhadap anggota dan simpatisan PKI adalah hal yang wajar dan lumrah. Bahkan hingga hari ini keluarga tertuduh anggota dan simpatisan PKI tetap mengalami diskriminasi, marjinalisasi, dan intimidasi. Belum lagi sederet peristiwa pembakaran buku dan pembubaran diskusi. Hal ini tak lain dari implikasi berhasilnya pemerintah Orde Baru dalam mengampanyekan sikap anti komunisme di tengah masyarakat Indonesia. 

Agresi Kebudayaan Liberalisme
Faktor kedua yang dipaparkan Wijaya adalah agresi kebudayaan liberal yang sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum peristiwa G30S terjadi. Hal penting yang perlu diingat tentang konteks politik internasional yang sedang terjadi pada saat itu yakni Perang Dingin. Perang ideologi antara Barat (Kapitalisme) dan Timur (Komunisme) ini berdampak secara langsung terhadap situasi politik di Indonesia. Soekarno sebagai pemimpin diktator dan kharismatik dianggap berbahaya bagi kelangsungan agresi politik-ekonomi Barat di Asia dan Indonesia. Ditambah dengan aksi-aksi politik Soekarno yang terang-terangan menentang Kapitalisme Barat dan semakin erat berhubungan dengan gerakan kiri dan Komunisme.

Soekarno yang mendapat dukungan penuh dari PKI menjadi ancaman besar bagi kubu Barat. PKI dianggap salah satu partai komunis terbesar di dunia. PKI sempat dijatuhkan oleh kabinet Hatta yang dibantu Amerika Serikat (AS) melalui peristiwa Madiun tahun 1948. Namun PKI mampu bertahan bahkan tumbuh sebagai empat besar dalam pemilu 1955.

Melihat Indonesia dengan kekayaan alam dan sumber daya manusianya di bawah pimpinan Soekarno yang semakin erat bergandengan tangan dengan PKI, membuat Barat terus bekerja keras demi membendung pertumbuhan komunisme di Asia dan Indonesia. Apalagi sosok Soekarno dianggap tokoh yang berpengaruh di negara dunia ketiga yang baru saja merdeka dari kolonialisme Barat. Tantang Soekarno mewujudkan negara sosialisme tak saja mendapat tantangan dari Barat, tapi juga dari dalam negeri. Terutama sayap kanan militer yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia yang mulai menghimpun kekuatan anti Soekarno dan anti PKI.

Tak hanya di sektor politik, lapangan budaya pun menjadi lahan yang subur untuk menanam benih anti Soekarno dan anti komunisme. Aktivitas seniman dan budayawan yang anti komunisme ini tak dapat lepas dari dukungan dari lembaga bernama Congres Cultural of Freedom (CCF) yang disponsori oleh CIA. CCF didirikan untuk menghancurkan kebudayaan kiri dan komunisme terutama di AS dan Eropa. Banyak budayawan dunia yang anti komunisme terlibat aktif dalam lembaga tersebut. Meski awalnya hanya berfokus di AS dan Eropa, Asia dan Indonesia juga tak luput untuk dijadikan target operasinya. Terbukti dengan terlibatnya budayawan anti komunisme seperti Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana yang menjadi anggota aktif di CCF. Misi-misi CCF dituangkan dalam penerbitan pamflet dan majalah yang berisi gagasan-gagasan yang tak lain berisi tentang penghujatan terhadap gagasan dan ideologi komunisme.

Hingga pada puncaknya, pada tahun 1963 Manifes Kebudayaan lahir. Manifes ini ditandatangani oleh para budayawan anti komunisme. Ada kemiripan antara Manifes Kebudayaan dengan Manifesto of Intellectual Liberty yang dikeluarkan oleh CCF. Keduanya sama-sama menekankan kebebasan untuk berekspresi dengan mengusung gagasan humanisme liberal. Kebebasan ini berarti bahwa seni untuk seni tak boleh dicampur adukan dengan urusan politik dan ideologi. Tentu saja gagasan itu berlawanan dengan realisme sosialis Lekra yang menekankan seni untuk rakyat. Meski ada kemiripan, namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa CCF mendikte para budayawan anti komunis untuk menandatangani Manifes Kebudayaan. Joebaar Ajoeb dan Pramoedya Ananta Toer mencurigai A. Teeuw sebagai penyebar gagasan humanisme liberal di Indonesia melihat kedekatan antara Teeuw dan H.B. Jassin. H.B. Jassinlah yang pertama kali memperkenalkan humanisme liberal di Indonesia.

Ada tokoh CCF lain yang tak kalah penting dalam agresi kebudayaan liberalisme pro Barat di Indonesia, yakni Ivan Kats. Kats warga negara AS yang menjadi wakil CCF untuk program-programnya di Asia dan Indonesia. Kats menjalin hubungan dekat dengan aktivis budaya anti kiri. Kats juga menjadi penghubung antara aktivis budaya anti komunis dengan lembaga-lembaga donor seperti Ford Fondation dan Rockefeller. Sumbangan-sumbangan yang didapat dari lembaga donor ini digunakan untuk mempropagandakan anti komunisme. Melalui penerbitan majalah, penerjemahan buku, bahkan beasiswa untuk para intelektual anti kiri. Arief Budiman dan Goenawan Mohamad dikenal dekat dengan Ivan Kats. Keduanya pun mendapat kesempatan untuk bersekolah di Eropa melalui bantuan Kats.

Manifes Kebudayaan pernah dilarang oleh Soekarno sebagai bentuk kontra revolusioner. Namun begitu, gagasan humanisme liberal memiliki pengaruh yang besar dan kuat bagi estetika berkesenian di Indonesia selanjutnya. Terutama setelah peristiwa G30S pecah dan PKI dianggap bersalah. Wijaya menemukan cerpen-cerpen yang terbit di majalah Horison dan majalah Sastra yang merupakan karya sastra pertama yang bicara seputar peristiwa G30S. Cerpen-cerpen itu antara lain: Pada Titik Kulminasi (Satyagraha Hoerip, 1966), Perempuan dan Anak-anaknya (Gerson Pyok, 1966), Sebuah Perdjuangan Ketcil (Sosiawan Nugroho, 1967), Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi (Zulidahlan, 1967), Perang dan Kemanusiaan (Usamah, 1969), Ancaman (Ugati, 1969).

Hampir keseluruhan cerita di atas menampilkan justifikasi atas kekerasan yang dialami kaum komunis, memanipulasi gagasan humanisme yang didasarkan pada konflik psikologis para tokohnya dan membuat pembaca akan lebih bersimpati kepada pembunuhnya ketimbang pada para korbannya. Kajian terhadap cerpen-cerpen tersebut terdapat dalam bab 4 buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 (Marjin Kiri, 2013).

Pun produksi film Pengkhianatan G30S/PKI yang kemudian hari juga diadaptasi menjadi sebuah novel karya Arswendo Atmowiloto adalah salah satu kolaborasi antara angkatan darat dan aktivis budaya anti kiri untuk menghacurkan komunisme. Selain itu, juga menjadi legitimasi atas kekerasan pada tragedi kemanusiaan di tahun 1965 yang sampai hari ini dinilai oleh masyarakat Indonesia sebagai peristiwa yang lumrah. Kuatnya keyakinan atas narasi resmi versi Orde Baru dan promosi budaya liberalisme di tengah masyarakat Indonesia, pada gilirannya berdampak pada kebencian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan komunisme. Serta melegitimasi Suharto sebagai pahlawan hingga kemudian naik ke tampuk kekuasaan.

18 tahun runtuhnya rezim Suharto tak membuat keyakinan itu ikut runtuh. Bahkan upaya-upaya seperti pelurusan sejarah dan rehabilitasi para korban dianggap sebagai salah satu bentuk kebangkitan komunisme di Indonesia. Kampanye kekerasan terhadap kebangkitan komunisme juga marak dilakukan. Setali tiga uang dengan sikap anti komunisme, masyarakat Indonesia kemudian juga menerima ekonomi kapitalisme yang menghamba pada kepentingan pasar.

Maka, buku ini menjadi penting untuk dibaca dan didiskusikan. Terutama dalam menandingi ingatan kolektif masyarakat Indonesia atas tragedi kemanusiaan 1965. Seperti ungkapan Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia: “Harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Hampir 51 tahun masyarakat Indonesia sudah berlaku tidak adil baik dalam pikiran maupun tindakan terhadap para korban tragedi 1965. Sampai kapan kira-kira kita akan bersikap tidak adil?[]

Catatan:
Esai ini disampaikan pada diskusi buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 (Marjin Kiri, 2013) tanggal 30 Juli 2016 yang diselenggarakan bersama Metaruang.co dan Komunitas Rakapare.

error: