Pancasila di Pakidulan

820 820 Muhammad Fasha Rouf

Konon, Pancasila seperti ubi: ditemukan setelah digali. Konon, Pancasila juga sakti: ia mampu menjadi landasan bagi negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan seperti dalam ilmu Sejarah, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan dengan diawali kata “konon” selalu menuntut pembuktian.

Saya tiba-tiba teringat Ki Nalang (bukan nama sebenarnya), warga Kasepuhan Ciptagelar, sebuah desa adat di wilayah kidul (selatan) Sukabumi. Dulu, di sana saya sempat melakukan penelitian kualitatif. Saat ditanya mengenai makna nasionalisme bagi masyarakat adat, ia menyodorkan sebuah rumpaka (lirik) lagu yang diciptakannya dalam bahasa Sunda, “Di Pakidulan”, lantas mendendangkannya.

Pakidulan adat beda jeung di kota
Kaadilan kanyaah kapada jalma
Ka sepuh gè nu datang ti mana-mana
Najan cacag najan menak gè sarua  

(Di Selatan adat beda dengan di kota
Keadilan kasih-sayang pada manusia
Tetua didatangi orang dari mana-mana
Mau rakyat mau ningrat sama saja)

Selain merujuk pada lokasi Kasepuhan Ciptagelar, “Di Pakidulan” juga menegaskan posisi kampung adat tersebut sebagai bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul. Ungkapan-ungkapan pada lagu di atas juga menunjukkan kedudukan sang tetua sebagai orang yang kerap dimintai pertolongan oleh orang dari mana saja, untuk urusan apa saja.

Lagu itu bukan buah imajinasi semata. Selain buah penghayatan atas kondisi sosiologis masyarakat Ciptagelar, “Di Pakidulan” juga lahir dari pengalaman Ki Nalang saat mempertanyakan makna Pancasila.

Alkisah, suatu hari Ki Nalang pergi ke Bandung untuk menjenguk anaknya yang bekerja di sana. Karena tak tahu persis lokasi kontrakan, ia bertanya kepada orang-orang. Sayangnya, tak seorang pun menjawab, apalagi mengantarkannya. Setelah bertemu sang anak, kesedihan Ki Nalang semakin menjadi: salah seorang yang ditanyainya tadi justru merupakan tetangga kamar kontrakan si anak. Sebab di gapura gang terpampang lambang Pancasila ukuran besar, pengalaman itu menghentak kesadaran Ki Nalang: dasar negara itu tak ubahnya jargon belaka.

“Nah, dari sana lahir lagu ini, itu riwayat Aki. Di sini, Pancasila tidak dipajang di jalan, tapi dijadikan amal sehari-hari,” ungkapnya. Ki Nalang menambahkan, jangankan bertanya, setiap tamu yang datang ke Ciptagelar pasti diterima dan dibantu. Mereka yang mau menginap juga dipersilakan, tanpa diminta sepeser pun imbalan.

Bertolak dari kenyataan itulah Ki Nalang juga mengkritisi sistem hidup orang kota lainnya, yang menurutnya tidak manusiawi, tidak Pancasila banget: makan, minum, hingga buang hajat harus ditarif. Menurutnya, apa yang harus dilakukan jika orang yang tidak punya uang ingin buang air besar? Apakah harus berak depan etalase toko? Apakah memasang tarif, adil bagi semua golongan masyarakat?

Kasepuhan nu aya di kasatuan
Hayang dahar hayang nginum tinggal mènta
Henteu cara mun urang aya di kota
Dahar nginum ngising gè aya bayarna

(Kasepuhan yang ada di Kesatuan
Mau makan mau minum tinggal minta
Tak seperti saat kita di kota
Makan minum berak juga ada harganya)

Bagi Ki Nalang, nilai Pancasila yang sesungguhnya ialah cinta universal untuk seluruh manusia, dalam salah satu liriknya, ia menulis:

Pakidulan kanyaah teu bèda-bèda
Nu ti kampung nu ti kota gè sarua
Negri mana sadunya èta dulurna
Ku sepuh mah taya nu dibèda-bèda

(Di Selatan cinta tiada beda
Dari kampung dari kota sama saja
Negeri mana pun di dunia adalah saudara
Tetua tiada membeda-bedakannya).

Tiap bait lagu yang biasanya ditembangkan dengan diiringi musik rèngkong itu menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah melekat dalam hidup masyarakat adat. Nilai-nilai hak asasi manusia yang universal, misalnya hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar serta hak untuk mendapatkan keadilan dan welas asih, sudah terpenuhi. Di Pakidulan, Pancasila bukan sekadar konsep dengan anggaran sosialisasi puluhan miliar, dan tidak lahir dari lembaga ideologi dengan gaji anggotanya yang demikian besar.

Nasionalisme yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan universal adalah keharusan. Dalam Filsafat Kebudayaan (2006: 188), Jannes Alexander Uhi menyebut nasionalisme semestinya merupakan sifat nasionalitas yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia.

“Artinya, dalam perspektif ini, semua umat manusia harus mampu mewujudkan diri dalam sikap saling menghargai tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya.”

Sebenarnya, Ki Nalang tak membenci simbol-simbol. Saat saya melakukan wawancara, di ruang tengah rumahnya sendiri bahkan terbentang bendera merah putih. Ia memiliki bendera setelah diberi kain merah putih berukuran dua meter persegi dari seorang tamu, kemudian ia jahit sendiri menjadi empat bagian; dua bagian ia simpan dan dua bagian lainnya diberikan kepada anaknya. Selain membentangkan bendera merah putih, foto Sukarno juga terpajang di bilik bambu rumahnya.

Pemaknaan Ki Nalang terhadap nasionalisme sebetulnya menggambarkan keterikatan masyarakat adat dengan negara. Dalam peribahasa Sunda ada ungkapan kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea, yang dapat diartikan menjunjung tinggi aturan hukum leluhur, berpijak pada aturan negara, mufakat kepada semua. Dalam wawancara dengan Kang Migul (nama samaran), warga Cipategelar lainnya, ia mengartikan peribahasa itu sebagai sikap hidup masyarakat adat yang taat pada aturan adat dan negara.

“Kalau ingin melangkah, ‘kan dua kaki kita ini harus sama-sama berposisi, satu kaki ke negara, kaki lainnya ke adat, jadi seimbang. Masyarakat adat yang hidup bernegara. Coba kalau tidak, kita tidak menerima konsep kenegaraan, tidak dipakai kenegaraan, bagaimana jadinya? Makar. Membawa kehendak sendiri. Hehehe. Makar itu. Nanti dimusuhi oleh negara.”

Barang Baru
Berkaca pada sejarah sendiri, masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar telah eksis sejak 1368. Sementara Pancasila baru dicetuskan pada 1 Juni 1945 dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ada rentang 577 tahun bagi masyarakat adat untuk mengenal istilah baru dalam kehidupannya: Si Pancasila dan Si Indonesia itu. Saya jadi bertanya-tanya, bagi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, apakah Pancasila masih seperti ubi—ditemukan setelah digali—atau terkesan seperti buah yang tiba-tiba jatuh dari pohonnya?

Ungkapan Kang Migul sangat menarik, mengingat pada masa pencariannya dulu, sebelum berlabuh di Kasepuhan Ciptagelar, ia belum merasa menjadi warga negara Indonesia, bahkan sempat mengungkapkan ingin keluar dari Indonesia.

“Argumentasi saya, saya tidak akan pernah ‘masuk’ Indonesia lagi. Lho Ciptagelar ‘kan Jawa Barat, Indonesia? Iya, secara administratif. Tapi, lihat tata dan tatanan Indonesia itu ketimur-timuran, enggak? Atau tatanan di Indonesia itu keindonesia-indonesiaan tidak? Jadi, saya menganggap whos belong to who?” Beber Kang Migul sambil melinting tembakau.

Saya terkesan dengan ungkapan ‘keluar-masuk’ yang digunakan Kang Migul, khususnya dalam konteks masyarakat adat. Siapa yang sebenarnya masuk atau keluar dari Indonesia?

Siapa yang mengeluarkan atau mengajak/memaksa masuk ke (dalam) Indonesia? Dalam pertanyaan yang lebih menghunjam: Indonesia itu milik siapa, sih? Apakah milik masyarakat asli atau justru sebuah konsep untuk menghapus nilai-nilai yang sebelumnya melekat dalam hidup masyarakatnya?

‘Keluar-masuk Indonesia’ adalah metafor, seolah mengingatkan adanya sebuah emergency exit. Di pintu itu, keadilan dipertaruhkan. Pancasila di Pakidulan adalah Pancasila yang telah dihayati sepenuh hati oleh masyarakat adat, seperti gambaran Ki Nalang. Namun pada saat bersamaan, apakah Pancasila di Pakidulan juga dapat diartikan bahwa negara sudah hadir dalam kehidupan mereka?

Sejauh Mana Punya Arti?
Sebagai gambaran, terkait sila pertama, konsep agama, masyarakat adat justru sering kali mendapat perlakuan diskriminatif. Di antara enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah, tak ada satu pun agama dari kelompok adat Nusantara. Baru pada Februari 2019, mereka boleh mencantumkannya, itu pun bukan dengan keterangan agama, tetapi ‘penghayat’.

Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Rebecca Henschke untuk BBC Indonesia (2017), Suku Anak Dalam di Jambi terpaksa berpindah agama agar mendapatkan pengakuan negara.   “Keputusannya saat itu sangat berat dan sulit, namun kami merasa tidak punya pilihan jika kami ingin maju. Ini kami lakukan agar anak-anak kami punya kesempatan yang sama seperti orang luar, orang terang. Kami tidak punya pilihan lain, tiada jalan lagi, kami semua harus berpindah ke Islam,” kata Muhammad Yusuf (nama aslinya adalah Yuguk), kepala desa Orang Rimba, julukan lain Suku Anak Dalam.

Sementara pada butir lain pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Catatan Akhir Tahun 2009 yang dirilis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan bahwa aroma keberpihakan terhadap investasi semakin kuat di tengah semakin kaburnya komitmen pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Temuan itu terasa relevan saat di tengah pandemi pemerintah malah mengebut Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang cenderung merugikan masyarakat adat—alih-alih merampungkan Undang-undang Masyarakat Adat yang justru menjadi tuntutan masyarakat adat sendiri.

Padahal, dalam sudut pandang nilai, Jannes Alexander Uhi (2016:188) menyatakan Indonesia harus bangga dengan kebudayaan daerah-daerah, yang melalui komunitas masyarakat adatnya, dapat merealisasikan aspek imperatif dari Pancasila, yaitu menjaga keutuhan bangsa demi persatuan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan dan beradab, berkerakyatan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan penghargaan terhadap keberagaman nilai hidup itu, Indonesia dapat bertahan lama.

Mungkin, dalam getar suaranya saat mendendangkan Pancasila di Pakidulan, Ki Nalang yang puluhan tahun hidup sebagai masyarakat adat sebenarnya memendam amarah dan kecewa. Itulah yang tampak pada larik terakhir lirik lagunya: Pancasila lain dipanjer di jalan/ Pancasila dipakè amal-amalan. (Pancasila bukan dipajang di jalan/Pancasila jadi amalan).

Pancasila yang kerap penuh puja-puji, dan rutin diperingati saban 1 Juni, sejauh mana punya arti?

Muhammad Fasha Rouf

Muhammad Fasha Rouf

Redaktur Rubrik Resensi Buruan.co. Lahir di Cianjur. Peneliti partikelir.

All stories by:Muhammad Fasha Rouf
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.