Bagaimana Pelaku Sastra Memperlakukan Kelompok Difabel

820 820 Langgeng P. Anggradinata

Suprayitno, penyandang tunanetra, berjalan menyusuri trotoar di Kabupaten Trenggalek. Sore itu, ia ingin pergi ke Alun-Alun Kabupaten untuk menikmati internet gratis di sana, sekaligus mendengarkan suasana yang ada di sana: suara motor, suara mobil, dan orang-orang yang berbicara. Pada awalnya, ia senang karena trotoar itu telah dilengkapi guiding block. Namun, saat sampai pada titik tertentu, ia terhenti karena guiding block itu malah mengarahkannya ke sebuah pohon. Ia harus mencari jalan lain untuk melanjutkan perjalanannya. Ia meraba-raba jalan dengan kaki. Kakinya mencoba untuk menemukan kembali guiding block yang sempat hilang di trotoar itu. Ia melanjutkan kembali perjalannya dan beberapa kali menabrak pohon dan tiang listrik.

Serupa dengan Suprayitno, Yogi Marsoni adalah warga DKI Jakarta penyandang tunanetra. Saat ia sedang berjalan di trotoar, ia seringkali mengalami hambatan. Suatu ketika ia hendak pergi ke masjid, tetapi ia malah terperosok ke dalam got. Hal-hal semacam itu menjadi lazim baginya. Ia pernah tersangkut tali spanduk; menyenggol botol minuman pedangan asongan; menyenggol wajan pedagang gorengan. 

Bagaimana negara memperlakukan kelompok difabel?
Suprayitno dan Yagi Marsoni adalah dua contoh cara negara memperlakukan kelompok difabel. Dalam kehidupan sosial, mereka seolah menjadi warga kelas dua padahal mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Bagaimana negara memperlakukan kelompok difabel? Untuk menjawab pertanyaan itu amatlah mudah. Kita hanya perlu melihat fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Ya, pada umumnya, fasilitas yang disediakan untuk kelompok difabel belum memadai. Padahal, cukup banyak difabel di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan UN ESCAP, sebanyak 1,38% penduduk Indonesia adalah difabel, yakni sebesar 3.063.000 jiwa (Irwanto et al., 2010).

Kata-kata kerap berlainan dengan tindakan. Banyak kebijakan yang telah dibuat, tetapi praktiknya belum optimal. Dalam pada itu, pemerintah telah mengesahkan kebijakan dari peraturan pemerintah hingga undang-undang untuk kelompok difabel. Misalnya, pada tahun 1997, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Difabel. Satu tahun setelahnya, pemerintah juga telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dafabel, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 468/KTPS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Pada tahun 2002, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pada tahun 2005, kepala daerah (khususnya gubernur) diperintahkan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun fasilitas untuk difabel (Kristianto, 2017).

Upaya pemerintah melalui pengesahan kebijakan dapat diapresiasi, tetapi dalam pada tataran praksis, pemerintah belum menerapkan kebijakan itu secara maksimal. Berdasarkan data Country Study Report pada tahun 2005 menyebutkan, pemerintah hanya menyediakan anggaran sebanyak 0,5% dari APBN untuk kelompok difabel (Kristianto, 2017). Vernor Munoz (Irwanto et al., 2010) menganggap bahwa Indonesia tidak serius dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk kelompok difabel. Munoz  menilai bahwa ada inkonsistensi dari pemerintah dalam praktik-praktik kebijakannya. Ia menilai bahwa kebijakan sebagai kerangka normatif tidak diimplementasikan dengan baik (Irwanto et al., 2010). 

Bagaimana pelaku sastra memperlakukan kelompok difabel?
Salah satu hak kelompok difabel adalah hak untuk mengakses pengetahuan. Namun, pengetahuan belum dapat diakses kelompok difabel secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh lambatnya perkembangan teknologi yang ditujukan untuk memfasilitasi kelompok difabel dalam mengakses pengetahuan. Bahkan, teknologi khusus kelompok difabel belum berkembang sebagaimana perkembangan teknologi saat ini. Hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dialami kelompok difabel.

Sastra, sebagai salah satu sumber pengetahuan, belum dapat pula diakses oleh kelompok difabel. Padahal, kelompok difabel, sebagaimana manusia biasa, pula membutuhkan media untuk berekspresi dan berimajinasi. Pelaku sastra (penulis, pegiat, penerbit, dll.) tidak melihat kelompok difabel (khususnya tunanetra) sebagai kelompok yang membutuhkan sastra dalam hidupnya. Sastra yang telah “eksklusif” dieksklusifkan kembali. Sastra menjadi sangat terbatas apabila kelompok difabel dimasukkan dalam populasi.

Dari ribuan karya sastra yang terbit atau terproduksi pada setiap tahun, berapa banyak pelaku sastra yang memperhitungkan kelompok difabel? Barangkali tidak ada satu pun pelaku sastra yang berpikir ke arah sana. Jika demikian, tentu pelaku sastra sama halnya dengan negara dalam memperlakukan kelompok difabel—atau bahkan lebih parah karena nyaris tanpa upaya.

Memang upaya-upaya itu tidak nihil. Beberapa karya sastra mengangkat kehidupan kelompok difabel dan mempersoalkan diskriminasi yang dihadapi mereka, misalnya Biola Tak Berdawai karya Seno Gumira Ajidarma, Saraswati si Gadis dalam Sunyi Karya A.A. Navis, dan Layang-Layang Putus karya Masharto Al Fathi. Karya-karya tersebut bermaksud untuk memberitahu pembaca bahwa kelompok difabel itu ada di sekitar kita. Namun, sedangkal pengetahuan saya, tidak banyak karya yang mengangkat kehidupan kelompok difabel. Namun, bagi saya, pada umumnya, kini, pelaku sastra masih masih sekadar mengangkat kehidupan kelompok difabel ke dalam novel; membuat kelompok difabel eksis dalam imajinasi pembaca. Namun, sayangnya, kelompok difabel tidak tahu eksistensi mereka dalam novel itu; novel itu tak mampu dinikmati oleh kelompok difabel itu sendiri.

Kehadiran karya sastra yang dapat dinikmati oleh kelompok difabel memang ada dan tidak dapat dinafikan. Saya sendiri pernah terlibat dalam produksi teater “Pohon Mimpin dan Para Pengungsi” karya/sutradara Irwan Jamal pada tahun 2011. Teater tersebut adalah teater yang secara khusus dipertunjukan untuk kelompok difabel (tunarungu). Beberapa pemain adalah penyandang tunarungu. Dalam pertunjukan tersebut, berbagai macam bahasa digunakan. Bahasa isyarat, bahasa lisan, bahasa tulisan, gestur, dan bahasa pemanggungan lainnya. Pada awalnya saya, sebagai penonton nontunarungu, menganggap bahwa pertunjukan itu “banjir bahasa” karena sutradara menggunakan bahasa tulisan yang berbentuk balon kata untuk menyampaikan dialog. Hal itu seolah menunjukkan ketakutan sutradara, Irwan Jamal; seolah sutradara tidak percaya bahwa bahasa pemanggungan yang digunakan, termasuk bahasa isyarat, mampu menjadi media penyampai cerita. Ya, itulah perspektif dari penonton nontunarungu.

Tentu saja, anggapan saya, penonton nontunarungu, berbeda dengan penonton tunarungu. Mereka sangat terhibur dengan pertunjukan itu. Bahasa-bahasa yang tampil dalam pertunjukan itu mampu mereka tangkap secara baik. Hal yang paling penting adalah mereka merasa bahwa hak-hak mereka atas seni terpenuhi.

Pertunjukan teater atau karya sastra semacam ini tentu jarang terjadi. Misalnya, pada tahun 2017, siswa SMPLB B Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Malang menampilkan teater berjudul “Harmoni Langit”. Selain itu, pada tahun 2018, Deaf Art Community (DAF) menyelenggarakan pameran instalasi dan pertunjukan teater. Meski jumlahnya sedikit, setidaknya ada karya seni/sastra untuk kelompok difabel.

Pada dasarnya, banyak cara untuk memfasilitasi hak kelompok difabel atas seni, salah satunya ialah buku audio. Buku audio dapat menjadi jembatan antara karya sastra dan kelompok tunarungu. Buku audio seolah menjawab masalah atas mahalnya produksi buku braille. Buku audio tidak membutuhkan dana yang besar dan proses yang rumit. Jika membuat buku sastra dibuat dengan huruf braille, tentu saja dana yang diperlukan akan sangat besar dan memerlukan proses produksi yang rumit. Dengan demikian, buku audio menjadi media alternatif bagi kelompok difabel untuk mengakses pengetahuan, khususnya sastra.

Namun, karya sastra yang dibukukan dalam bentuk buku audio tentu saja masih amat sedikit. Beberapa tahun Saut Poltak Tambunan membuat talking book/audio book untuk buku cerpennya yang berjudul Sengkarut Meja Makan dan Kiat Sukses Menulis Novel. Beberapa tahun yang lalu pula saya sering mendengarkan cerita-cerita Puthut EA yang direkam dan diunggah ke Soundcloud. Pada bulan Mei 2018, komunitas Difalitera membuat buku auido yang berisi cerpen dan puisi dan dapat diakses di Difalitera.org. Buku audio ini dapat diunduh secara gratis berdasarkan judul cerpen atau puisi, seperti halnya mengunduh sebuah lagu. Buku audio itu berisi rekaman pembacaan cerpen atau puisi dengan musik latar. Dengan demikian, komunitas ini berharap agar kelompok difabel dapat menikmati sastra.

Namun, terdapat kelemahan apabila cerpen atau puisi direkam menjadi buku audio. Imajinasi pendengar akan terikat dengan suara narator (nada, intonasi, tempo, dll.), lebih-lebih apabila buku audio itu dihiasi dengan efek suara/musik latar. Sebagaimana halnya alih wahana dari novel ke film, alih wahana dari cerpen/puisi ke buku audio akan menciptakan batas-batas imajinasi bagi pendengarnya. Kemungkinan besar, kemampuan imajinasi pendengar tidak akan digunakan secara maksimal saat mendengarkan buku audio. Imajinasi pendengar tidak akan terlalu bebas. Ia amat bergantung pada interpretasi narator terhadap cerita/puisi.

Bagi saya, hasilnya akan berbeda apabila kelompok difabel (khususnya tunanetra) membaca cerpen/puisi dengan huruf braille. Imajinasi mereka akan lebih bebas. Mereka pun akan dapat menghayati kalimat demi kalimat karena mereka dapat membaca secara perlahan. Penghayatan itulah yang kurang mereka dapatkan saat mendengarkan buku audio karena saat mendengarkan buku audio mereka akan bergantung pada suara dan kecepatan narator dalam membacakan cerita/puisi. Meskipun dapat diulang-ulang, penghayatan melalui audio akan berbeda dengan penghayatan saat membaca. Saya sendiri kurang begitu menikmati cerpen yang dibacakan.

Bagaimanapun upaya yang dilakukan pelaku sastra di atas merupakan upaya yang berharga bagi kelompok difabel. Penerbit, sebagai pelaku sastra, seharusnya memperhitungkan kelompok difabel sebagai kelompok yang memiliki hak yang sama dengan pembaca pada umumnya. Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan bahwa masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca buku. Bagaimana pemerintah memfasilitas pemenuhan hak itu? Tentu saja, kita tidak bisa terlalu berharap banyak kepada pemerintah jika Suprayitno masih menabrak pohon; Yago Marsoni masih berebut jalan dengan pedagang kaki lima saat berjalan di trotoar.[]

 

Referensi
Irwanto, Kasim, ER, Fransiska, A, Lusli, M, Siradj O. 2010. Analisis situasi penyandang disabilitas di Indonesia: sebuah desk-review. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas dan Australia Goverment AusAID.

Kristianto PE. 2017. Pengembangan inklusifitas bagi difabel melalui dakwah dalam kerangka filosofis Islam kontemporer. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 1(2): 321-342. doi: 10.14421/jpm.2017.012-06.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.